INDRAMAYU, (JKN) – Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu meminta organisasi perangkat daerah (SKPD) terbuka dalam tata kelolang keaungan daerah. Terlebih pada era keterbukaan publik seperti saat ini, pengelolaan keuangan daerah haruslah transparan.
Hal tersebut diungkapkan Komisi III DPRD Kabupaten Indramayu saat menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah. Ketua Komisi III DPRD Kab.Indramayu, Alam Sukma Jaya, mengatakan, rapat kerja ini sangat penting karena menyangkut tata kelola keuangan daerah. Terlebih pada era keterbukaan publik seperti saat ini, pengelolaan keuangan daerah haruslah transparan.
Raker dihadiai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah atau BKD, Dinas Perikanan dan Kelautan atau Diskanla, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian atau Diskopdagin, serta dengan unsur pimpinan Bank BJB Indramayu.
Rapat Kerja yang digelar di ruang sidang utama gedung legislatif tersebut membahas tentang berbagai macam program kerja organisasi perangkat daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, termasuk pembahasan terkait pendapatan dan penggunaan keuangan daerah.
Selain itu pihak eksekutif pun mesti gesit mencari peluang pendapatan asli daerah agar kas daerah terus bertambah.
“Sebagai lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi legislasi, keuangan serta pengawasan, sangatlah penting secara berkesinambungan melakukan rapat kerja dengan mitra kerja. Karena dengan melaksanakan rapat kerja seperti inilah berbagai macam kendala maupun pencarian solusi dalam membangun daerah, bisa ditangani bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif,” kata Alam.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi III, M. Alam Sukma Jaya ST MM, didampingi Sandi Jaya Pasa selaku Wakil Ketua dan Junedi SPdI, Sekretaris serta dihadiri anggota Komisi tiga lainnya yakni Dalam SH KN, Ir H Didi Mujahiri, Hj Kursiah, Yayah Juhriyah, H Kasum dan H Dirojudin SP.
Sementara itu pada rapat komisi III dengan mitra kerja ini, terjadi pula dialog interaktif yang penuh kekeluargaan terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Lembaga Legislatif dan Eksekutif ini sepakat akan melakukan terobosan baru guna meningkatan pendapatan asli daerah. (tim)
Komentar