Berita Sidikkasus.co.id
LABUHA: Tiem jaringan pendamping kebijakan pembangunan (jpkp) mendesak pihak dinas catatan sipil (capik) segera mempertanggung jawabkan atas segala kerugian yang di alami tiem (jpkp) dan keluarga pasien atas batalnya keberangkatan pasien tidak memiliki Anus “Mawar Munawar” yang mau di rujuk ke RSUD kotamanado untuk di oprasi.
Kantor dinas catatan sipil (capil) ibukota Labuha kabupaten halmahera selatan (halsel) provinsi maluku utara. Di nilai kinerja para oprator yang membuat kartu keluarga (kk) sangat meresahkan masyarakat halmahera selatan (halsel).
Pasalnya: kartu keluarga (kk) yang di keluarkan pihak dinas catatan sipil (capil) sebagian besar tidak terdaftar secara onlaien serta banyak terdapat kekeliruan nama serta tempat tanggal lahir yang di ajukan pemohon.
Data Yang di cantumkan dalam kartu keluarga (kk) oleh oprator capil, tidak sesuai dengan data yang di ajukan pemohon, sehingga kartu keluar (kk) tidak dapat di pergunakan.
Mudin: pihak kantor BPJS tidak dapat mengeluarkan kartu BPJS milik pasien “Mawar Munawar” (6) karena No Nik tidak terdaftar secara onlaien, bukan itu saja terdapat banyak masalah data yang tercantum dalam kartu keluarga (kk).
Padahal kartu keluarga milik
Pasien bersama orang tuanya sudah tiga (3) kali perubahan di dinas catatan sipil (capil), terhitung sejak awal bulan November dua ribu dua puluh (2020) ungkapnya (mudin).
Lanjut: kami tiem jaringan pendamping kebijakan pembangunan (jpkp) selaku pendamping pasien “Mawar Munawar” (6) yang sudah di pastikan di rujuk ke RSUD Kota Manado pada 2/12/2020
Kami Merasa di rugikan oleh pihak dinas catatan sipil (capil) karena timbulnya biayaya transportasi pengurusan bulak balik untuk memperbaiki kartu keluarga (kk) yang tidak dapat di pakai dan juga menambah biayaya konsumsi pasien dan keluarga yang saat ini sudah satu (1) bulan menginap di ruang tunggu persalinan rumah sakit umum Labuha.
tertundanya Keberangkatan Pasien “Mawar Munawar” (6) yang sudah di tentukan jadwal keberangkatannya di rujuk ke RSUD kota manado untuk di oprasi memakan waktu dan menambah biaya.
Pasien saat ini sudah satu (1) bulan berada di rumah tunggu persalinan, rumah sakit umum Labuha serta biayaya konsumsi pasien bersama kedua orang tuanya sudah habis.
saat ini pasien batal di berangkatkan hal tersebut memakan waktu dan menambah biayaya selama di ruang tunggu persalinan rumah sakit.
Kami sangat kecewa dengan kinerja oprator capil yang kerjanya asal jadi, hanya mau menikmati gaji tiap bulan.
Tidak pernah memikirkan kesusahan masyarakat, terutamanya masyarakat dari pelosok pedesaan yang datang dari jauh. Kata(mudin) pada media ini 17:04 wit. 2/12/2020
Begitu juga, ketua dewan pimpinan daerah jaringan pendamping kebijakan pembangunan (jpkp) “Rahmi Hj Kamal” dengan tegas mendesak pihak dinas catatan sipil (capil) halmahera selatan (Halsel) untuk pertanggung jawabkan segala kerugian yang di alami tiem jpkp dan biayaya konsumsi pasien bersama keluarganya atas batalnya keberangkatan pasien “Mawar Munawar” yang mau di rujuk ke rumah sakit kota manado untuk di oprasi.
Rahmi: pasien di ruang tunggu persalinan rumah sakit sudah satu (1) bulan, dan saat ini pasien di batalkan berangkat karena kinerja pihak dinas capil yang kerjanya tidak sesuai prosedur.
Begitu juga, masa aktif kartu BPJS itu setiap tanggal satu (1) kalau lewat dari tanggal satu (1) berarti tunggu sampai bulan depan lagi. Hal tersebut sudah kami pertanyakan ke kantor BPJS dan pihak kantor BPJS mengatakan harus menunggu sampai 1/1/2021
Kami minta pihak dinas capil segera pertanggung jawabkan segala kerugian yang di keluarkan tiem jpkp maupun keluarga pasien.
Sebab tertundanya keberangkatan pasien membutuhkan waktu sampai tanggal satu (1) januari bulan depan lagi baru pasien dapat di berangkatkan. Tegas (Rahmi). Selaku ketua Dewan Pimpinan Daerah (jpkp) halsel-.
Kinerja para oprator dinas catatan sipil (capil) halmahera selatan (halsel) bukan saja pertama kalinya terjadi namun selama ini terlihat banyak kritik dan saran yang di sampaikan pemohon.
Sebagian besar masyarakat dari pedesaan sebagai pemohon untuk mendapatkan kartu keluarga (kk) yang di keluarkan pihak capil tidak dapat di pergunakan untuk keperluan masyarakat.
Sehingga masyarakat pedesaan yang datang dari jauh harus bulak balik memperbaiki kartu keluarga (kk) yang di keluarkan pihak dinas catatan sipil.
Sukandi (tiem).
Komentar