Berita sidikkasus.co.id
Banyuwangi – Krisis yang bersifat global memunculkan perspektif yang lebih rasional dalam memandang kebijakan politik. Artinya, saat ini bukan momentum untuk mencerca pilihan sulit yang harus diambil. Ada kesadaran atas ancaman krisis besar yang menghantui setiap orang. Problem riil politik kini bukan lagi persoalan polarisasi dan pengkritiknya.
Isu Dinasti Politik Tak Lebih sekedar Isu Murahan.
maraknya baliho yang bertuliskan tolak politik dinasti, dinilai tak lebih hanya isu recehan belaka.
Politisi gaek Banyuwangi, Ir. HM Eko Sukartono menyatakan bahwa slogan politik dinasti bentuk kampanye hitam yang tak berdasar.
” Di negara kita ada konstitusi yang mengatur setiap warga negara berhak mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah yang tentunya dengan berbagai persyaratan,” kata Eko di salah satu rumah makan di banyuwangi, Jum’at (6/11/2020).
Beberapa persyaratan itu lanjut eko, diantaranya warga negara indonesia, sehat jasmani dan rohani, pendaftaran bisa perseorangan maupun di usung oleh partai dengan persyaratan persyaratan yang di atur dalam undang undang.
Masih kata Eko””siapapun yang mau mencalonkan ya silahkan, sepanjang memenuhi persyaratan, kalau dinasti itu kan memberikan tampuk kekuasaan tanpa ada proses demokrasi, dan ini terjadi pada sistem kerajaan, sedangkan indonesia bukan kerajaan, Banyuwangi juga bukan kerajaan,” jlentreh Eko.
Mantan ketua dpd golkar banyuwangi itu menambahkan, Banyak tokoh tokoh di banyuwangi yang berpotensi namun tidak lolos seleksi partai. Hasilnya, hanya ada paslon yang berhasil mendapatkan rekomendasi partai dan mendaftar di KPUD.
“jadi tahapan-tahapan demokrasi itu sudah dilalui, partai punya standar tersendiri untuk menentukan tokoh yang diusung menjadi calon, terus bentuk dinastinya dimana, apakah karna istri seorang bupati terus hak konstitusinya sebagai warga negara untuk mencalonkan diri di pilkada hilang, pasal mana yang melarang itu, tolong tunjukkan pada saya,” beber eko.
Senada dengan Eko, salah seorang tokoh pemuda kecamatan singojuruh, H. Ahmad Harun meminta agar masyarakat tidak mudah termakan isu murahan yang tanpa dasar.
“apakah salah menjadi istri seorang bupati? apakah salah istri seorang bupati mencalonkan dirinya dalam kontes pilkada? apakah bupati anas secara tiba tiba dan semaunya sendiri mengangkat istrinya sebagai bupati ? tidak kan, lalu apa masalahnya, dinastinya dimana? janganlah menyesatkan masyarakat dengan isu isu murahan demi kepentingan politik praktis segelintir orang,” urai Harun.
Harun berharap agar masyarakat tidak menentukan pilihan dengan tergesa gesa.
“Kenali calonnya dengan baik, cermati programnya, jangan pilih pemimpin yang memuja saat bersama tapi kemudian menjelek jelekkan ketika sudah tak lagi bersama,”pungkas Harun.
Reporter : Faruk Wahyudi
Komentar