Berita sidikkasus.co.id
Oleh: Bondan Madani. (Koordinator Gelombang Milenial Nusantara GAMAN)
Banyak yang bilang kata “dinasti” tidak cocok untuk sistem demokrasi. Itu benar kalau maksudnya adalah tidak boleh ada praktek politik dinasti di era demokrasi tapi jika yang mereka maksud adalah tidak ada istilah dinasti pada era demokrasi jelas itu adalah kesalahan berpikir atau sesat pikir.
Yang mengatakan tidak tepat kata dinasti diadopsi dalam era demokrasi saya pikir mereka tidak paham arti dari politik dinasti.
Olehnya itu, saya akan membagikan sedikit penjelasan tentang politik dinasti Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik.
Benihnya sudah lama berakar secara tradisional.
Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.
Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik.
Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedura.
Politik Dinasti adalah proses mengarahkan regenarsi kekuasaan bagi keluarga (Anak, Saudara, Istri, Ipar, Keponakan dan anggota keluarga lainya) untuk memperoleh dukungan atau mempertahankan kekuasaan.
Itu artinya di negara demokrasi juga kita bisa menemukan praktek politik dinasti.
Bedanya adalah kalau di negara monarki kekuasaan diwariskan dengan penunjukan langsung sedangkan di negara demokrasi dilakukan dengan neopatrimonial dan kesamaanya adalah lebih mementingkan hubungan genealogis dari pada merit system.
Oleh karenanya, GAMAN (Gelombang Milenial Nusantara) bersama aktifis pro demokrasi yang tergabung di SEKBER GARABB (Sekertariat Bersama Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu) menggelorakan antinepotisme karena praktik dinasti politik merupakan penyakit kanker demokrasi negeri ini yang terus menerus menggerogoti sistem politik Tanah Air.
Dinasti politik bertautan erat dengan oligarki politik.
“Kita tahu bahwa dinasti politik ini telah melahirkan korupsi di lingkungan dinasti politik,”
Dan ini bisa dilihat dan dilacak dalam sejarah.
Semangat Reformasi adalah antinepotisme atau KKN.
Namun, Reformasi juga ternyata mengakibatkan begitu kuatnya nepotisme dan korupsi. Tak bisa dipungkiri bahwa dalam demokrasi itu selalu ada dinasti politik.
Dinasti politik di Indonesia menemukan bentuk yang paling mengerikan dan sangat menyedihkan.
Karena, para pelaku dinasti politik membangun opini publik bahwa tidak ada yang salah dari dinasti politik.
Bahwasanya, proses dinasti politik itu betentangan dengan nilai-nilai dan substansi demokrasi serta etika politik.
Dinasti politik di Indonesia tidak ada satu pun yang menyukseskan dan memajukan negara ini.
Dinasti politik juga tidak menjadikan daerah, yakni provinsi, kota, dan kabupaten menjadi maju.
Bahkan secara sistematis, dinasti politik ini berkolaborasi dengan oligarki ekonomi dan politik.
“Jika ini terus menerus menjadi problem, demokrasi kita akan rusak,”
Ketika dinasti politik tumbuh subur dan dinasti ini kemudian berkolaborasi dengan oligarki ekonomi maupun politik maka demokrasi bukan saja akan semakin mundur tapi bisa jadi hilang dari bumi ini.
Komentar