Berita sidikkasus.co.id
BANTUAN Sosial selama masa tanggap darurat Covid-19 harus dipastikan tersalurkan dengan baik, transparan, tepat sasaran dan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat miskin.
Banyak persoalan terkait penyaluran Bansos dikeluhkan masyarakat menjadi catatan penting baik bagi pemerintah maupun oleh penegak hukum untuk segera bertindak agar jangan lagi ada pihak yang bermain-main desa penyaluran Bansos karena akan membawa dampak yang negatif bagi masyarakat miskin.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia Adenia dalam Diskusi Politik Virtual bertajuk “Bansos Pandemi Covid-19 Tidak Tepat Sasaran” di Palembang, Jumat (29/5).
“Banyak temuan di lapangan terkait soal penyaluran Bansos banyak bermasalah. Mulai dari soal data yang tidak akurat sampai soal transparansi.
Ini harus jadi catatan bagi aparat penegak hukum karena ini menyangkut soal hak masyarakat miskin yang terzolimi,” ungkap Adenia.
Ia menyayangkan, banyak penyaluran Bansos yang tidak membawa manfaat karena tidak menjangkau masyarakat miskin secara akurat karena partisipasi publik dan penegak hukum yang kurang.
“Ini bukan cuma soal pertanggungjawaban uang negara ratusan triliun yang harus dilakukan, tetapi kita sebagai anak bangsa akan dianggap tidak becus karena hak masyarakat miskin diselewengkan didepan mata kita oleh oknum tidak bertanggung jawab tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa.
Ini sudah terjadi dilapangan, dan akan terus terjadi jika tidak diawasi,” lanjut Adenia.
Menurut dia semua harus memantau dan melaporkan jika ada persoalan di lapangan. Berbagai tempat pengaduan seperti Polsek bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Sekali lagi jangan biarkan penumpang gelap di desa-desa itu justru menjadikan bansos ini sebagai lahan bancakan baru selain dana desa.
Harapan saya, masyarakat harus berani laporkan jika ada persoalan bansos di di desa yang diselewengkan oleh para perangkat desa,” tegasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia Ansori AK menyoroti soal data warga penerima bansos karena sampai hari ini masih banyak persoalan.
Menurut Ansori AK, hingga hari ini belum ada pemetaan secara jelas mana bantuan bersifat reguler dan mana bantuan bersifat khusus.
“Bantuan reguler itu sudah biasa selama ini. Ada kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, dll. Bantuan khusus ya untuk covid 19 ini,” kata Ansori AK.
Menurut dia, munculnya persoalan karena data selain data sengaja tidak diperbarui, plus tidak ada sosialisasi dengan baik.
Seharusnya kata dia warga diberi pemahaman atas bansos yang diberikan kepada mereka. “Yang penting adalah diberi tahu tentang kriteria bantuan sosial yang diberikan.
Setiap bantuan bentuknya selalu berbeda dan penerimanya pun berbeda, kriterianya berbeda, durasinya berbeda dan nominalnya berbeda,” bebernya.
Ia menyoroti soal penyelewengan dana di lapangan karena bisa menjadi kesempatan dalam kesempitan bagi kepala desa dan kepala daerah untuk menjalankan agenda politik terutama untuk Pilkada dan Pilkades karena sebentar lagi akan berlangsung secara serentak.
Pengucuran Bansos ini bisa menjadi pintu masuk bagi mereka-mereka yang culas dan licik untuk meraup suara, untuk mencari modal terlebih jika dilakukan oleh para petahana.
“Di daerah dan di Desa mereka akan melakukan kapitalisasi politik bansos. Di sisi lain kemensos pun tidak memberikan jaminan agar supaya bantuan ini jangan sampai dipolotisasi atau diselewengkan?
Minimal diberi sanksi seperti menghentikan bantuan atau,” tegas Ansori AK.
Ansori AK membenarkan adanya temuan data buruk selama penerimaan Bansos terjadi. Kendala utama kata dia adalah pemerintah desa dan kepala daerah kurang update bahkan tidak diupdate sama sekali.
Ia menambahkan data yang digunakan saat ini seringkali merupakan data beberapa tahun lalu bahkan hingga sepuluh tahun lalu. Akibatnya adalah terjadi tumpang tindih saat bansos itu diberikan.
“Pemerintah pusat sudah sangat hati-hati. Dari 514 Kabupaten Kota terdapat 285 tidak melakukan update.
Seharusnya pemerintah daerah mengupdate terus. Malah ada yang sama sekali sudah lama tidak update,” kata Ansori AK.
Ia menyambut baik ide bantuan satu pintu agar data terintegrasi dengan baik dan terjadi sinkronisasi.
Dengan demikian kedepan diharapkan penerima bantuan tidak akan ada tumpang tindih lagi. “Saat ini sejumlah kementrian memiliki Bansos dengan sasaran masing-masing.
Ide satu pintu sangat baik, persoalannya ini sudah post faktum dan bansos sudah berjalan,” bebernya.
Ia kembali meminta media massa untuk terus mengawal berjalannya bansos di desa-desa agar tepat sasaran.
Tim Kreatif Kantor Berita Sidik Kasus Sumatera Selatan
Komentar