SUMSEL – Kantor Berita Sidikkasus.co.id Sumatera Selatan (Sumsel) menilai bahwa pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan (Sumsel) sudah meningkat secara signifikan sebelum adanya wabah Covid-19.
Publik tidak puas dengan penanganan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuasin terhadap dua sektor tersebut.
Demikian salah satu hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Berita Sidikkasus.co.id Sumatera Selatan dan Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia, Rabu (26/5).
Dari hasil survei, mayoritas responden (96,6%) menilai bahwa persoalan masalah pengangguran di Kabupaten Banyuasin sudah terjadi sebelum wabah Corona (Covid-19) alias meningkat secara signifikan.
Sedangkan hanya 0,3% responden yang menilai menurun. Sisa responden yang menjawab tidak tahu/tidak menjawab sebesar (0,8%).
Selain itu, mayoritas responden (85,3%) menyatakan tidak puas terhadap penanganan pengangguran yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin H. Askolani dan H Selamet, sebesar (12,6%) responden yang menyatakan puas. Sisanya (3,3%) menjawab tidak tahu/tidak jawab.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Keadilan Rakyat Indonesia. Adenia menyampaikan berkaitan dengan perbandingan masalah kemiskinan sebelum dan sesudah wabah Corona (Covid-19) masuk ke Kabupaten Banyuasin meningkat signifikan, mayoritas publik (91,1%) menyatakan kemiskinan meningkat.
Hanya sebesar (1%) yang menyatakan kemiskinan turun. Sementara yang menjawab tidak tahu/tidak jawab sebesar (0.7%).
Begitupun dengan penanganan masalah kemiskinan oleh pemerintahan H. Askolani dan H Selamet, mayoritas responden (75,1%) menilai tidak puas. Sementara sebesar 24,6% menilai puas dan yang menjawab tidak tahu/tidak jawab 1,5%.
“Melihat hasil survei opini masyarakat ini, Pemerintahan H. Askolani dan H Selamet harus mengubah kinerjanya dalam penanganan masalah Covid-19 karena mayoritas responden tidak puas.
Khususnya bila terkait masalah pengangguran dan kemiskinan,” ujarnya di Palembang, Rabu (26/5).
Mayoritas responden (5,3%) menyatakan tidak puas terhadap penanganan pengangguran oleh pemerintahan H Askolani dan H Selamet, hanya sebesar 11,6% responden yang menyatakan puas.
Sisanya 3,3% menjawab tidak tahu/tidak jawab “Khususnya bila terkait masalah pengangguran dan kemiskinan.
Dua masalah pokok terlihat benang merahnya dari jawaban responden yang tidak puas, yakni soal penyalahgunaan bantuan sosial dan kebijakan yang tidak konsisten. Ini harus diperbaiki,” terang Adenia.
Ia juga menyampaikan persepsi masyarakat Kabupaten Banyuasin tentang bertambahnya pengangguran disebabkan dua masalah pokok yaitu kebijakan yang membuat sulit bekerja dan mencari pekerjaan serta masalah penyaluran bantuan sosial.
Sedangkan masalah kemiskinan ditenggarai akibat jumlah bantuan kecil, data penerima bantuan tidak akurat, keterlambatan bantuan dan korupsi bantuan.
Adenia menyebut banyak alasan tertinggi responden menjawab tidak puas karena sulit bekerja dan mendapat pekerjaan (19,8%), sulitnya mencari pekerjaan (15,2%), bantuan sosial belum efektif (11,2%), belum ada solusi yang tepat bagi yang menganggur (8,6%), sulit mendapat pekerjaan (8,6%).
Sedangkan beberapa alasan tertinggi responden menjawab puas (pertanyaan terbuka) adalah program pemerintah pusat yang bagus namun pada saat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sulit (32,8%), ada bantuan sosial untuk pengangguran (20,7%), ada program untuk mengatasi pengangguran (19%), bantuan pemerintah untuk PHK (8,6%), ada kelonggaran dari pemerintah untuk perusahaan (5,2%).
Dalam menangani kemiskinan, mayoritas responden (75,1%) menilai tidak puas.
Sementara sebesar 24,6% menilai puas dan tidak tahu/tidak jawab 2,5%. Ia menjabarkan beberapa alasan tertinggi responden menjawab tidak puas (pertanyaan terbuka) yakni kemiskinan semakin bertambah (21.9%), korupsi dana bantuan (18,9%), bantuan bagi masyarakat miskin lambat (13,6%), jumlah bantuan sedikit (10,1%), masih banyak masyarakat miskin yang tidak terbantu (7,6%).
Adapun lima alasan tertinggi responden menjawab puas (pertanyaan terbuka) adalah: ada bantuan listrik (28,6%), ada bantuan pemerintah bagi warga miskin (27,9%), mendapat bantuan dari Presiden (20,1%), banyak sumber bantuan (7,1%), bantuan tunai langsung dari desa (6,7%).
Adapun metodelogi survei yang digunakan melalui sampel dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan.
Survei ini dilaksanakan pada 12–26 Mei 2020.
Metode penarikan sampel yang digunakan adalah quota & purposive sampling dengan 600 responden tersebar secara proporsional.
Margin of error sebesar ± 3.90%, pada tingkat kepercayaan 96% dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara seluler dengan kuestioner.
Tim Sidik Kasus Sumsel
Komentar