Berita sidikkasus.co.id
SUMSEL – Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan bahwa hanya ada sebagian Pemda di Sumatera Selatan yang telah memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sementara sisanya tidak.
Karenanya, terjadi banyak masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) penanganan virus korona (covid-19).
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Juliari P Batubara membenarkan jika masih banyak Pemda di Sumatera Selatan yang belum disiplin memperbarui DTKS.
Namun, saat ditanya daerah mana saja yang belum memperbarui DTKS, Mensos terkesan enggan menjelaskan lebih kepada wartawan.
“Banyak, tapi memang kami tidak bisa rilis karena kami ingin jaga nama baik,” kata Juliari saat dihubungi Sidikkasus.co.id, Sabtu (16/5).
Menurut Juliari, keterangan dari KPK tersebut sebenarnya ingin menyampaikan kepada publik bagaimana sesungguhnya alur data yang masuk ke Kemensos.
Bahwa data-data tersebut sebenarnya ada di bawah kendali pemda masing-masing.
“Bukan Kemensos yang pegang kendali 100 persen terhadap data keluarga miskin,” imbuhnya.
Mensos mengatakan, Kemensos akan terus mengingatkan pemda agar lebih rajin memperbarui data mereka.
Sebab, saat ini sudah disediakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SKIS-NG) yang berfungsi untuk mempermudah pembaruan data.
Sedangkan regulasi terkait pendataan dan penyaluran bansos yang menjadi panduan dalam teknis pendataan dan penyaluran sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“SIKS-NG ini sudah ada di seluruh kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Indonesia.
Bahkan sudah ada SIKS-NG yang berbasis Android,” tandasnya.
Laporan : Marisa Oca
Komentar