Berita Sidikkasus
Taliabu – Bermula dari Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (DD) di Desa Balohang kecamatan Lede kabupaten Pulau Taliabu kepada 44 Kepala keluarga (KK) penerima di desa setempat beujung polemik dan hingga aksi pemalangan kantor desa.
Awalnya, 44 KK penerima BLT di desa balohang tersebut di protes oleh warga akibat pendataan yang di lakukan tim relawan di nilai tidak menyeluruh dan Imbasnya adalah pada Sabtu, (9/5/2020) pekan lalu warga setempat bersama Pemerintah Desa melakukan rapat dan hasilnya pemerintah Desa akan berkoordinasi deng Dinas pemberdayaan masyarakat dan akan di langsungkan rapat kembali.
“kami meminta pertanggung jawaban dari kades agar transparan, kenapa hanya 44 KK penerima, karena 3 syarat utama di regulasi itu ada tiga yakni kelurga miskin, warga yang kehilangan mata pencaharian dan ketiga yang tidak menerima bantuan lainnya. Sehingga kami berharap agar mendata kembali sesuai dengan keadaan masyarakat dan bisa menambahkan penerima BLT dari 44 KK tersebut.”Ujar warga balohang yang enggan di sebutkan namanya belum lama ini.
Kepala BPD Balohang, Roslina saat di hubungi media ini membenarkan aksi pemalangan kantor desa tersebut di sebabkan oleh ketidakahdiran kepala desa.
“Jadi kenapa sampai masyarakat memalang pintu kantor desa ini, karena kepala desa tidak menghadiri rapat tadi.”ujarnya melalui via telpon kepada media ini, kamis (14/5/2020)
Roslina, lalu menjelaskan bahwa terkait tuntutan warga yang menilai kades dan tim yang melakukan pendataan tidak sesuai kondisi masyarakat, baginya itu benar dan terksesan Kepala desa tidak transparan dalam hal tersebut.
“Iya memang betul, saya sendiri tidak terima, karena kemarin waktu mereka mendata itu banyak yg di data tapi yg menerima hanya 44 KK, ada yang tidak layak menerima lalu mendapatkan BLT.
“Setelah di data mestinya efaluasi ulang tapi ini satu hari pendataan, besoknya sudah penyaluran, baru saat data penerima itu kami minta, mereka bilang jangan dulu di ambil karena ini belum belum penetapan, padahal besoknya sudah penyaluran, sampai saat ini nama-nama penerima itu belum di kasih ke kami.”Tambahnya
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya selaku BPD di desa, telah berusaha untuk memediasi persoalan tuntutan warga.
“Jadi pada sabtu (9/5/2020) yang lalu itu, kami bersama Pemdes dan masyarakat telah rapat dan hasil rapatnya saat itu Pemdes melalui kepala desa akan berkoordinasi dulu dengan dinas terkait dan akan di helar rapat kembali hari ini. sebelum rapat tadi juga, satu hari sebelumnya kami telah menyurat juga ke internal aparat desa, tim relawan agar untuk membahas persoalan ini, tapi mereka tidak hadir, sehingga kami undang lagi tepatnya tadi pagi tapi kepala desa juga tidak hadir.bebernya.
Selain memalang pintu kantor desa, warga balohang juga membuat kesepakatan bersama yang di tandatangani oleh warga dan kepala BPD, dengan poin tuntutan sebagai berikut.
1. Hadirkan kepala desa dalam Waktu 1 X 24 jam
2. Masyarakat meminta agar pembagian BLT dapat merata.
3. Memintan kepada BPD bilamana kepala desa tetap tidak hadir maka segera di adakan rapat untuk konsolidasi demo ke kabupaten
4. Meminta transparansi anggaran sisa BLT.
Sampai dengan berita ini di publish, kepala desa Balohang, Ayudin Abusaeni walau di hubungi berulangkali belum bisa terkonfirmasi. (Deni)
Komentar