Berita Sidikkasus.co.id
TALIABU – Ketua PB PERMATA meminta DPRD dan pemda harus meninjauh kembali salah satu poin hasil rapat kerjasama dalam penanganan covid 19 di kabupaten pulau taliabu mengenai distunting wilayah sebab hal ini akan lebih memperparah kondisi kabupaten pulau taliabu.
Ketua PB PERMATA ( darsi la dao) menyatakan bahwa kabupaten pulau taliabu bukan daerah panghasil pangan sehingganya ketika di tutup akses kapal-kapal maka taliabu akan mengalami krisis pangan. sebab selama ini kapal-kapal dari Bau-bau, ternate, kendari dan luwuk selain mengangkut penumpang kapal-kapal ini juga mengangkut kebutuhan pangan dalam hal sembako masyarakat taliabu. ukuran kecilnya saja bawang, rica dan tomat kabupaten pulau taliabu di suplai dari kabupaten banggai. sehingganya DPRD dan PEMDA harus mengkroscek harga sembako di lapangan utama beras karna hasil odvokasi kami di pasar simpong luwuk dan kecamatan taliabu barat laut bahwa saat ini harga beras di pasar simpong 450 ribu perkarung 50 KG ketika sampai di taliabu menjadi 530 ribu perkarung di kapal dan ketika sampai di toko mencapai 550 ribu perkarung, pertimbangannya bagaimna kalau lock down total.
Sehingga kami berharapa DPRD dan PEMDA dapat mempertimbangakn kembali menganai keputusan ini.
PB PERMAGA menawarkan solusi bahwa pengawasan keluar masuk tetap di perketat di seluruh pelabuhan di kabupaten pulau taliabu, pemerintah daerah melalui PERUSDA dapat menyediakan pangan dalam hal ini sembako dengan harga yang di jangkau masyarakat setelah itu baru melakukan lock down secara total serta melakukan distunting sosial saja. (*)
Komentar