Berita. Sidikkasus.co.id
SIMEULUE – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat, Kabupaten Simeulue, Ir. Hasdian Yasin Sarmadiah mendesak Kapolda Aceh, Irjen. Wahyu Widada agar segera menuntaskan dugaan korupsi dana rutin rehab jalan dan jembatan dinas PUPR Simeulue tahun 2017 & 2018 sekira Rp 9,6 Milyar.
Hasdian Yasin Sarmadiah yang juga mantan anggota DPRK Simuelue dua kali berturut dan satu kali sebagai pimpinan DPRK Simeulue kepada media di Banda Aceh, Sabtu (15/2) menyatakan kenapa Ia menujukan harapan ke Kapolda Aceh, Irjen Wahyu Widada walaupun bersangkutan masih baru bertugas, karena merasa sangat yakin.
“Soalnya saya percaya pada Pak Kapolda yang baru ini. Saya percaya dia komit dan akan memberantas korupsi di Aceh tak kecuali kasus dugaan korupsi dana Siluman Rp 9,6 M di Simeulue yang selama ini ditangani Polda Aceh,” jelas Hasdian.
Lebih lanjut Hasdian selain mendesak segera mengumumkan tersangka dan melimpahkan kasus dugaan korupsi dana Siluman Rp 9,6 Milyar ke Ke Jaksaan, berharap agar Kapolda Aceh segera membentuk dan menurunkan tim mengusut proyektif fiktif, pegaspalan jalan Simpang Batu Ragi arah ke Simpang Patriot tahun 2019 senilai kurang lebih Rp 12,8 Milyar.
Diuraikan oleh Hasdian menurut pantauannya di lapangan paket proyek pengaspalan jalan Batu Ragi arah Simpang Patriot, Simeulue tahun 2019 dari sumber DOKA memang betul – betul tidak dikerjakan, “fiktif,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia
( Hasdian-red), meminta Kapolda Aceh segera melakukan tindakan penyelematan Anggaran Proyek Pengaspalan Jalan Simpang Batu Ragi arah menuju Simpang Patriot sebelum habis.
Hasdian Yasin Sarmadiah menduga ada sebuah persekongkolan besar dalam hal Proyek Fiktif Pengaspalan Jalan Simpang Batu Ragi arah Simpang Patriot. Bahkan dia mengkhawatirkan akan dimunculkan surat izin prinsip persetujuan DPRK dikeluarkan sepihak.
Nah, menyahuti sejumlah media massa online viralnya paket proyek itu, Bupati Simeulue angkat bicara, bahwa ada dilaksanakan namun lokasinya di pindah dari semula ke Mitem dan Amabaan.
menurut Hasdian itu adalah sebuah kamuflase yang tak bisa diterima akal sehat, apalagi secara undang undang.
“Tidak bisa, menyalahi aturan. Penggunaan anggaran daerah itu ada aturannya dan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat–DPRK tidak boleh sesuka hati Bupati. Kalau memang bisa se-enak dewe bupati meletakkannya, berarti tidak perlu lagi lembaga DPRK,” jelas Hasdian.
Memang saat Komisi C turun lapangan Kamis (7/2) Ketua Komisi C, Ihya Ulumuddin, Andi Millian, Ros Mahlil dan Syahrian dengan nada dan kata yang sama mengatakan bahwa mereka juga sebelum turun sudah menanyakan langsung kepada Ketua DPRK Irwan Suharmi.
Kata mereka selain tidak pernah ada pembahasan dengan komisi C yang membidangi pembangunan, Ketua Irwan Suharmi mengaku tidak pernah mengeluarkan izin prinsip soal pemidahan lokasi proyek pengaspalan jalan Simpang Batu Ragi menuju arah Simpang Patriot.
Ir. Ikhasn Mikaris semasa masih menjabat Kadis PUPR Simeulue kepada salah satu media yakni Waspada, mengatakan bahwa benar tim Polda Aceh pernah beberapa kali turun bahkan menginap di Simeulue mengkonfirmasi soal dana rutin Rp 9,6 namun sampai hari itu tidak ada masalah.
Menyangkut dengan dugaan Proyek fiktif Pengaspalan Jalan Simpang Batu Ragi arah Simpang Patriot, PPTK PUPR Simeulue Mumun Ikhwan menyatakan kepada Waspada beberapa hari lalu proyeknya tidak fiktif namun di pidahkan.
Penyangkalan masalah fiktif juga ditegaskan oleh Bupati Simeulue Erli Hasim melalui sejumlah media online bahwa Paket itu tidak fiktif melainkan sedang dikerjakan namun lokasinya dipindahkan ke Amabaan-Mitem.
Selaras dengan harapan Ketua DPC Demokrat Simeulue, Kapolda Aceh, Irjen Wahyu Widada sebagaimana dimuat dilansir www.ajnn.net, Sabtu (15/2) bahwa masalah korupsi, transnasional crime, yang menyangkut kekayaan negara adalah prioritasnya.
Namun kata Kapolda dalam penanganan kasus korupsi mereka akan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara hati-hati dan teliti. waspada.id/ajnn.net. Bung Madi.
Komentar