Berita Sidikkasus.co.id
TALIABU, _Ketua Kordinator Pemuda Pancasila Kabupaten Pulau Taliabu ( Pultab) – Provinsi Maluku Utara (Malut), Husain Adam, menuturkan kehadiran Organisasi Pemuda Pancasila di Pultab seakan-akan menjadi momok yang menakutkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), kenapa tidak karna undangan yang di berikan oleh PP kepada Pemda Taliabu tetapi tidak ada satupun keterwakilan dari Pemda yang hadir di kegiatan Musda PP tersebut.
Kata dia, mungkin pemerintah Daerah merasa bahwa Organisai ini akan bernuansa Politik di Tahun Politik, padahal hadirnya PP Pultab adalah untuk mengawal penuh pembagunan dan memberikan ide serta gagasan untuk kemajuan Kabupaten Pulau Taliabu ( Pultab ).
Husain, juga menegaskan kepada PP Pulau Taliabu, agar jangan menjadi minta-minta di Pemerintah Daerah (Pemda), sebab PP Provinsi mempunya kesiapan untuk pelaksanaan ini, maksudnya MPC PP yang mampu melaksanakan Organisasi secara Independensi dan Berdikari dan ini intruksi Pembina Wilayah PP Prov. Maluku Utara, ujarnya.
Olehnya itu MPC PP Kabupaten Pulau Taliabu ( Pultab ) kedepan dapat memberikan masukan saran kepada Pemda, contoh pembangunan jalan apabila dengan anggaran Prov. Maluku Utara, maka bertanggung jawab mendorong pembangunan daerah, sementara Kadis PU-PR Prov. Maluku Utara adalah Kader PP, untuk itu jelas akan memberikan bantuan jalan provinsi, ini keuntungannya.
Bukan saja itu, Gubernur dan Kepala Dinas PU-PR serta Kadis Pendidikan di Pemda. Maluku Utara merupakan Kader PP untuk itu dengan Anggaran Prov. Maluku Utara yang begitu besar 1 Trilyun, maka PP Kab. Pulau Taliabu harus aktif mendorong Pemda Pulau Taliabu agar percepatan melobi Pemprov agar percepatan pembangunan, tukasnya.
PP juga akan melaksanakan Seminar Nasional Percepatan Pengesahaan Rancangan Gakunda daerah Kepulauan atau Provinsi Kepulauan, mengapa PP menginisiasi ini sehingga percepatan pengesahaan Undang-undang Provinsi Kepulauan harus cepat dilakukan karena yang nantinya 12 Trilyun untuk BPBD Provinsi, dan pastinya Kab. Pulau Taliabu sekema penggaran mendapat minimal 1 Trilyun dan itu PP harus kita pikirkan, tutupnya. (Jak).
Komentar