Berita sidikkasus.co.id
PASIR PANGARAIAN – Menjelang pergantian tahun 2020, anggota DPRD Rohul menyampaikan hasil reses kepada Pemerintah Daerah. Persoalan Infrastruktur jalan dan pemenuhan kebutuhan dasar, masih jadi Keluhan utama yang disampaikan masyarakat ke wakil Rakyat.
Hasil Reses anggota DPRD Rohul ini disampaikan melalui forum paripurna Penyampaiaan Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Rohul masa sidang kesatu tahun 2019, Senin, (30/12/2019).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST, Pimpinan DPRD Rohul Nono Patria Pratama dan Hardi Candra, dihadiri Sekda Rohul H.Abdul Haris S.sos. M si, Anggota DPRD Rohul dan Kepala Dinas Badan fan Kantor di Lingkungan Pemkab Rohul.
Paripurna juga dirangkai dengan Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Keputusan DPRD, tentang Kode Etik sekaligus pengambilan keputusan dan Penutupan masa sidang satu tahun 2019 skaligus pembukaan masa sidang kedua tahun 2020.
Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengatakan, permintaan masyarakat terkait inftastruktur, persoalan ekonomi masyarakat, kesehatan, sanitasi, peberdayaan tenaga kerja Lokal masih menjadi point yang sangat banyak di dengar anggota DPRD Rohul. Wanda mengharapkan kepada pemerintah agar memprioritas hasil Reses anggota DPRD Rohul ini
“Hasil reses ini merupakan salah satu pendekatan yang diatur dalam sistem perencanaan Nasional.Bagaimana hasil reses ini menjadi priortas dalam penyusunan RKPD dan kegiatan APBD Rohul pendekatan yang kita buat ini pendekatan partisipatif dan harapkan pemerintah memperhatikannya,” harap Wanda.
Menyikapi hasil Reses Anggota DPRD Rohul Tersebut, Sekda Rohul Abdul Haris mengatakan, Pemerintah daerah setiap tahun selalu menjadikan hasil reses anggota DPRD ini sebagai prioritas, karena umumnya Aspirasi DPRD ini masuk dalam musrembang desa kecamatan dan kabupaten.
Hanya saja, banyak dari aspirasi yang masuk tersebut tidak bisa dilaksanakan sekaligus melainkan direalisasikan secara bertahap melihat kemampuan keuangan daerah.
Ditanya masih banyaknya aspirasi yang diserap DPRD terkait infrastruktur apakah mengindikasikan masih belum maksimalnya pencapaian visi misi kepala daerah dalam pembangunan kawasan pedesaan. Sekda menyatakan bahwa Pemerintah daerah 3 tahun terakit conren dalam memingkatkan infrastruktur pedesaan. Hanya saja, dengan wilayah rohul yang cukup luas anggaran keuangan daerah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur di rohul.
“Dalam 3 tahun ini,prioritas pemerintah itu infrastruktur sudah dilakukan pengaspalan jalan 150 km. namun dengan luas Rohul 7000 km persegi kemampuan keuangan kita belum mampu memenuhi secara sekaligus,” jelas Sekda. (Adv/Pemkab Rohu)
Komentar