Berita ,sidikkasus.co.id –
SIDOARJO – Pemerintah Kabupaten sidoarjo, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, mendapatkan penghargaan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI atas keberhasilannya melakukan pembangunan Zona Integritas pada sistem pelayanan perizinan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB RI, Tjahjo Kumolo, kepada DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019). Tahun 2019 ini, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo merupakan satu-satunya DPMPTSP di Jawa Timur yang memperoleh penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBK.
Upaya membangun Zona Integritas dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo melalui inovasi pelayanan perizinan yang terpadu satu pintu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan sistem informasi terintegrasi yaitu aplikasi SIPPADU, kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, Ari Suryono.
“Hal ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta mewujudkan sistem pemerintakan efektif dan efisien, bersih dan akuntabel”, ujarnya.
Pemberian penghargaan Zona Integritas merupakan bentuk apresiasi Kementerian PANRB RI terhadap unit kerja yang berkomitmen mempercepat implementasi reformasi birokrasi. Selanjutnya terhadap unit kerja yang telah melakukan percepatan Zona Integritas dan mendapatkan predikat WBK/WBBM, diharapkan kemudian dapat dijadikan role model nasional agar dapat memotivasi Kabupaten/Kota lain untuk melakukan hal yang sama.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah berharap dengan diberikannya penghargaan Zona Integritas dengan predikat WBK Kepada DMPTSP Kabupaten Sidoarjo diharapkan mampu menumbuhkembangkan budaya kerja birokrasi yang bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel serta berorientasi pada pelayanan yang prima.
“Diraihnya penghargaan Zona Integritas oleh DPMPTSP dari Kemenpan RB ini bisa menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang berintegritas dan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan berorientasi pada pelayanan yang prima”, kata Saiful Ilah. (Ron).
Komentar