Berita Sidikkasus.co.id
HALSEL – Diduga melindungi Kepala Desa (Kades) Moloku, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terkait penyalagunaan DD dan Konspirasi untuk itu, Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Maluku Utara (Malut), akan boikot DPMD.
Ketua DPD KPPPI Malut Muhammad Saifudin kepada awak media Jumat (29/11/2019) menjelaskan, pada beberapa pekan lalu dirinya mendatangi kantor Desa Moloku Kecamatan Gabe Barat bersama sejumlah pengurus KPPPI, namun setibanya di Desa Moloku tidak di berikan penjelasan apapun oleh Kepala Desa Moloku Aziz Abd. Rahman terkait pembangunan desa dengan total Anggaran senilai Rp.982.268.000 yang di pimpinnya, sebab itu, banyak keluhan masyarakat terkait tata kelola pemerintah Desa yang tidak transparan.
Lanjut Saifudin biasa disapa Amat itu, setelah di konfirmasi ke pihak Kecamatan memperoleh penjelasan dari Camat Gane Barat Utara, berkas APBDes dan realisasi kegiatan Desa Moloku tidak pernah di serahkan ke pihak camat bahkan bila rekomendasi tidak di berikan sebagai syarat pencairan anggaran berikutnya pihak pemerintah Desa Moloku langsung ke DPMD. ” ada apa dengan Kades Moloku yang tidak pernah terbuka dan tidak terealisasi ke kecamatan, ” jelasnya.
Menurut dia, dengan ada penjelasan tersebut KPPPI langsung melaksanakan aksi ujuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan mendesak DPMD agar memberikan transparansi terkait pengelolaan dana desa Moloku dengan menyerahkan APBDes karena dukumen tersebut adalah dokumen publik yang bisa di peroleh siapapun. “Tuntutan kami di respon baik oleh Kepala DPMD Halsel Bustamin Hi. Soleman dan siap memberikan APBDes Desa Moloku dan sejumlah Desa di Gane Barat, namun ketika di minta dokumen tersebut hanya bisa dokumentasi dengan cara di foto dan tidak bisa di foto copy sementara untuk APBDes 2018 Desa Moloku dengan alasan lemari lagi di kunci, ” ungkapnya.
Kata dia, dirinya Geram atas sikap Kepala Dinas DPMD Halsel, bahwa pihak Dinas tidak punya alasan untuk menutupi dokumen publik, sampai disini mencerminkan ada konspirasi antara Kadis DPMD Halsel dengan Kades Moloku Kecamatan Gane Barat Utara, “dan jika sampai hari senin masih belum di berikan dokumen yang kami minta, kami mengkonsolidasi massa untuk boikot aktifitas DPMD Halsel. Kemudian Lanjut Amat sapaan akrabnya, di tahun anggaran 2019 setelah di pelajari Desa Moloku masih banyak pekerjaan yang belum di selsesaikan di antaranya, Belanja pakaian seragam, lampu tenaga surya dan pembebasan lahan, serta masih banyak lagi yang di duga fiktif, “tegasnya. (savi)
Komentar