JAKARTA – JKN. Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terkait kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Saat ini Rommy sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya.
“Dalam perkara ini diduga RMY (Romahurmuziy) bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemang yaitu kepala kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan kepala kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).
Berikut kronologi penangkapan Rommy oleh tim KPK.
07.00 WIB.
Tim KPK mendapat informasi bahwa sekitar pukul 07.00 akan ada penyerahan uang dari Muafaq Wirahadi (MFQ) ke Rommy di Hotel Bumi Surabaya. Diduga terjadi penyerahan uang dari Haris Hasanuddin (HRS) kepada Rommy melalui Amin Nuryadin (ANY) yang merupakan asisten Rommy.
07.30 WIB.
Setelah itu tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang. Tim mengamankan Muafaq Wirahadi dan sopirnya bersama Abdul Wahan (AHB) yang merupakan calon DPRD Kabupaten Gresik dari PPP. Mereka diamankan di Hotel Bumi Surabaya.
Dari Muafaq Wirahadi KPK mengamankan uang Rp 17,7 juta dalam amplop putih.
Baca juga: Kena OTT KPK, Romahurmuziy Minta Maaf ke TKN Jokowi-Amin dan Keluarga
Setelah itu tim mengamankan ANY yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank yang beirisikan uang Rp 50 juta. Selain itu dari ANY juga diamankan uang Rp 70.200.000. Sehingga total uang yang diamankan ANY Rp 120.200.000.
07.50 WIB.
Tim mengamankan Rommy di hotel.
08.40 WIB.
KPK mengamankan HRS dan uang Rp 18,85 juta
17.00 WIB.
KPK mendatangi kantor Kemenag dan melakukan penyegelan sejumlah ruangan diantaranya ruangan Menag dan ruangan Sekjen Kemenag
Total uang yang diamankan tim sebesar Rp 156.758.000.
Rommy dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak PIdana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
Sumber: Detik.News
Komentar