Berita Sidikkasus.co.id
Maluku Utara | Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November menjadi catatan buruk bagi masyarakat di Halmahera Selatan. Sebab amatan Lembaga Pengawasan Independent (LPI) Maluku Utara di lapangan telah menemukan banyak kejanggalan yang ada di lokasi Gane timur.
Misalnya kepala desa di kecamatan Gane timur berperan aktif menggunakan kewenangan sebagai pemangku desa untuk membeli suara rakyat di saat pilkada Halmahera Selatan.
LPI Maluku Utara menemukan bahwa Dana desa (DD) adalah untuk kepintingan masyrakat kini di jadikan sebagai infestasi politik.
Akhirnya banyak gaji staf desa yang tidak terbayar sudah diatas 3 sampai 4 bulan. Sebab uang tersebut sudah di pakai untuk membeli suara salah satu colon bupati Halmahera Selatan, Basam kasuba dan Helmi Unar Muksin.
“Ini bukan dalam bentuk informasi namun dalam bentuk pengakuan dari aparat desa kepada Tim LPI di lapangan.” Ungkap koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus pada awak media ini. Sabtu (7/12/24).
Lanjut. Menurut koordinator LPI Maluku Utara, Rajak Idrus. Pihak kepala desa terlalu nekat dan berani gunakan dana desa untuk membayar suara rakyat.
“Saya salut dengan pihak kepala desa di Gane timur. Mereka tidak takut masuk penjara. Uang negara yang di beruntungkan untuk masyarakat kini di sala gunakan. Ini adalah bentuk kejahatan korupsi secara struktur.” Ujarnya.
Lanjut. Maka dari itu LPI berharap Tim Khusus yang di bentuk oleh Presiden Republik indonesi, Bapak Prabowo Subianto di minta segra masuk dan sisir ke desa desa sekaligus melihat secara langsung apa yang terjadi di desa.
Menurut LPI Maluku Utara dalam waktu dekat kami akan ke jakarta untuk masukan data terkait dana desa. Paling tidak Halmahera selatan sebagai pintu masuk untuk membongkar dana desa di maluku utara. “Sebab proses menejemen dana desa hampir sama di 10 kabupaten kota.” tegasnya. ( Red/Jak)
Komentar