Berita Sidikkasus.co.id
Maluku Utara | Anggota DPRD Halmahera Selatan yang baru dilantik pada hari ini diingatkan untuk tidak mengabaikan tugas, fungsi, dan hak mereka sebagai wakil rakyat.
Hal ini disampaikan oleh berbagai kalangan masyarakat termasuk DPC GPM Halmahera Selatan yang menilai adanya dugaan masalah serius di berbagai tingkatan pemerintahan di Kabupaten Halmahera Selatan, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten.
Ketua Gerakan Pemuda Marhaeniame (GPM) Halmahera Selatan, Harmain Rusli menegaskan bahwa para anggota DPRD yang baru harus lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan di Halmahera Selatan.
Menurutnya banyaknya dugaan masalah yang terjadi, seperti korupsi, ketidak keterbukaan anggaran, dan proyek-proyek yang mangkrak, sudah seharusnya menjadi perhatian utama DPRD.
“DPRD harus segera bekerja, jangan sampai terlalu lama tenggelam dalam euforia pelantikan. Kami tahu ada banyak masalah yang tersembunyi, baik di tingkat desa maupun kecamatan, yang harus segera diusut. Anggota DPRD tidak boleh berdiam diri. Mereka harus proaktif melakukan pengawasan dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif,”Tegasnya
Bung Harmain yang sering disapa Hentok Kukuruci, Ketua DPC GPM Halsel yang juga sebagai Mahasiswa Hukum STAI Alkhairaat Halsel, ia mengingatkan bahwa sebagai lembaga legislatif, tugas utama DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah, serta memastikan agar kebijakan tersebut benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan justru menjadi celah untuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
“Masih banyak laporan-laporan dari masyarakat yang belum ditindaklanjuti. Mulai dari masalah pengelolaan dana desa yang tidak transparan, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang sering kali terjadi di tingkat kecamatan, serta banyak dugaan penyewaan yang dilakukan oleh pejabat publik pimpinan OPD dalam wilayah pemerintahan Halsel. DPRD yang baru dilantik harus benar-benar paham dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk memastikan semua kebijakan berjalan sesuai dengan harapan rakyat,” Ungkapnya.
Lanjutnya. Isu-isu yang berkembang, saat ini seperti proyek-proyek yang mangkrak tanpa kejelasan dan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, dinilai menjadi tantangan besar bagi DPRD yang baru. Lembaga ini tidak hanya diharapkan menjadi penonton, tetapi juga agen perubahan yang dapat membawa kemajuan untuk daerah.
“Anggota DPRD harus bersikap lebih tegas. Jangan sampai mereka hanya menjadi alat politik yang digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini saatnya untuk menunjukkan integritas dan keberanian dalam mengungkapkan masalah yang ada di lapangan,” tambah bung Entok sapaan akrabnya Bung Harmain.
Rakyat Halmahera Selatan menaruh harapan besar pada DPRD yang baru dilantik agar mereka bisa menjalankan amanah dengan baik. Banyak yang berharap agar wakil rakyat ini lebih mendengarkan keluhan masyarakat di tingkat bawah, bukan hanya fokus pada kepentingan politik semata.
Olehnya itu kami berharap DPRD yang baru ini benar-benar bisa menjaga amanah yang diberikan. “Jangan biarkan masalah di tingkat desa dan kecamatan dan di Instansi (OPD) terus dibiarkan tanpa ada solusi konkret. Kami menunggu tindakan nyata,” Ujarnya.
Dengan banyaknya masalah yang mengemuka, DPRD Halmahera Selatan dituntut untuk segera turun tangan dan bekerja keras, guna memastikan bahwa anggaran dan kebijakan pemerintah benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjadi ladang bagi segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan sampai pelantikan ini hanya menjadi sebuah simbol, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Waktu untuk bertindak sudah tiba,” Akhiri, Bung Entok dengan nada tegas. (Jeck)
Komentar