Tagihan Publikasi Tak Terbayar, Puluhan Wartawan Demo Sekretariat Bupati Tanggamus

Berita sidikkasus.co.id

TANGGAMUS – Puluhan wartawan dari berbagai lembaga Pers bersama Ormas dan LSM menggelar aksi damai di depan kantor Sekretariat Bupati Kabupaten Tanggamus, pada Senin 8 Januari 2024.

Aksi damai di depan kantor Sekretariat Bupati Tanggamus itu sebagai bentuk protes terhadap pemerintah setempat karena telah memasuki tahun 2024 banyak anggaran publikasi perusahaan pers tahun 2023 lalu belum dibayar.

Puluhan wartawan dari berbagai lembaga itu meminta Pj Bupati Tanggamus mencopot oknum pejabat yang menyalahgunakan wewenang di setiap dinas di Kabupaten Tanggamus.

Meminta Inspektorat Kabupaten Tanggamus mengaudit anggaran yang diduga diselewengkan oleh oknum-oknum pejabat di Kabupaten Tanggamus.

Menuntut dana advetorial (ADV) media di Kabupaten Tanggamus agar di bayarkan secara lunas.

Sementara Ketua Asosiasi Jurnalis Online Lampung (AJO-L) Budi WM menyampaikan beberapa tuntutan yakni; Pertama, meminta pembayaran Advetorial (ADV) yang belum terbayar agar segera dibayar full.

Kedua, meminta Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus bersifat transfaran dalam mengalokasikan dana publikasi dan Advetorial sesuai harga per satu eksemplar (HPS).

Ketiga, meminta agar Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus tidak membeda-bedakan budget setiap media khususnya media online.

Keempat, meminta supaya dinas terkait mengurangi kesenjangan sosial setiap media, bentuk-bentuk kebijakan dan pengalokasian budget setiap media dan apapun bentuknya harus ada koordinasi dari setiap lembaga profesi wartawan yang ada di Kabupaten Tanggamus.

“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam tempo singkat, maka akan kami bawa ke APH Kejati dan audiensi dengan BPK serta konsultasi ke pihak audit independent untuk mengusut dugaan ini,” kata Budi.

Atas aksi tersebut, Pemkab Tanggamus yang di wakili oleh Suaidi Asisten I Setdakab Tanggamus mewakili Pj Bupati Tanggamus mengadakan audensi bersama perwakilan tiap media dan LSM.

Dalam audensi itu, Suaidi menyampaikan, terjadinya ketimpangan ini disebabkan adanya kekurangan anggaran di Pemda Tanggamus.

“Kami berharap atas nama pemerintah daerah meminta maaf untuk tahun 2023 kita memang mengalami kekurangan anggaran, namun kita akan memperbaikinya di tahun 2024 ini dengan memberikan win-win solution” kata Suaidi.

Hal yang sama disammpaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tanggamus, Suhartono bahwa kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanggamus memang mengalami kekurangan anggaran.

“Sehingga apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginan rekan-rekan, dan hal ini menjadi masalah di seluruh kabupaten di Indonesia, harapan kami di tahun 2024 kita akan lebih baik lagi” tandasnya. (SDK/WWN)

 

(Suhendra W)

Komentar