Puluhan petani mendatangi Balai Desa Sukokerto terkait pupuk Bersubsidi (Foto Herman istimewa)
Berita: Sidikkasus.co.id
JEMBER – Akibat tidak kebagian pupuk bersubsidi dari pemerintah, sejumlah masyarakat petani Desa Sukokerto, kecamatan Sukowono, kabupaten Jember geruduk kantor desa setempat, Senin, (19/6/2023) sekira pukul 09.00 WIB.
Kedatangan puluhan petani ke kantor Desa Sukokerto ditemui langsung oleh sejumlah perangkat desa dan kepala desa Sukokerto Moh Zaini.
Puluhan petani meminta kepada pihak terkait dalam hal ini dinas pertanian untuk mendata ulang penerima pupuk bersubsidi di Desa Sukokerto. Petani menilai penyaluran pupuk bersubsidi tidak merata di kalangan bawah dan tidak transparan.
Pasalnya, petani menduga ada yang tidak beres dalam penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah oleh kios penyalur. Petani yang terdaftar di Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) harus membeli pupuk bersubsidi (jenis Urea) dengan harga lebih, yakni Rp250 ribu harga semestinya Rp225 ribu.
Bahkan, petani yang terdaftar di Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tidak jarang mendapatkan hak pupuk bersubsidi. Diduga ada oknum bermain pupuk bersubsidi dengan menjual keluar daerah dengan harga tinggi untuk meraup keuntungan lebih.
Perwakilan petani Sukokerto, Faisol, menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah dinilai tidak transparan. Struktur kepengurusan kelompok tani di Desa Sukokerto tidak jelas dan diduga Abal abal.
” Kami minta dalam penyaluran pupuk bersubsidi secara transparan dan sesuai dengan jatah dan luasan lahannya,” ucap Faisol di Kantor Desa Sukokerto kepada media ini, Senin (19/06/2023).
Lanjut Faisol menjelaskan, petani saat ini kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dari kios penyalur, padahal di musim tanam Tembakau saat ini pupuk bersubsidi sangat dibutuhkan.
Faisol berharap kepada pemerintah dan pihak terkait untuk segera bisa menyelesaikan permasalah pupuk di Desa Sukokerto.
” Petani meminta penyaluran pupuk bersubsidi melalui pemerintah Desa agar supaya lebih transparan dan merata,” ujarnya.
Biro Jember: Herman
Komentar