Berita sidikkasus.co.id
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) begitu rawan di terpa isu-isu miring dan negatif yang bisa mengakibatkan terhambatnya kinerja KPK, karena politisasi atau bahkan kriminalisasi terhadap pimpinan ataupun kelembagaan KPK, baik itu datangnya dari luar maupun dari internal KPK sendiri. Persoalan ini secara tidak langsung akan mengganggu kinerja KPK dalam upaya penegakan hukum tidak pidana korupsi di Indonesia.
Namun ketua KPK Firly Bahuri dan jajaran tidak gentar dengan terpaan isu yang dibangun oleh segelintir orang, KPK terus tegak lurus bersih dari korupsi, terlihat KPK terus bekerja tanpa henti tangkap siapapun pejabat negara yang korupsi, dapat dibuktikan kinerja KPK dibawah kepemimpinan Firly Bahuri berhasil ciduk anggota DPR sampai Menteri oleh dari itu sangat wajar prestasi KPK sangat mentereng, tidak hanya itu KPK juga menangkap dua hakim agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil jadikan tersangka dan menahan mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo dan KPK juga berhasil mengungkap dan jadikan 10 orang tersangka dalam kasus korupsi proyek kereta api.
Kepala daerah yang korup juga tidak lepas dari jeratan kpk seperti kasus OTT Bupati meranti dan 27 orang lainya di ciduk, bupati meranti yang memiliki 73 tanah dan duit seabrek dan walikota bandung dan 8 orang lainya dan banyak kasus kasus lainya yang berhasil di ungkap oleh KPK, menurut informasi yang kami dapat dari berbagai pemberitaan di media publik bahwa KPK berhasil menyelematkan keuangan negara sebesar 114 Triliun selama tahun 2021 dan 2022 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berhasil menyelamatkan keuangan negara hingga Rp57,9 triliun sepanjang 2022, maka sangat wajar masyarakat mendukung KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri.
Maka hal ini banyak yang mendukung tapi tidak sedikit pula oknum oknum yang mem-framing narasi negatif terhadap Ketua KPK Firli Bahuri dengan tujuan tertentu, Ditambah lagi sering dibenturkan hubungan KPK dengan lembaga penegak hukum dan instansi pemerintah, Belum lagi kasus hukum yang ditangani KPK kerab kali berkaitan dengan partai politik ataupun kelompok kekuasaan tertentu di negara ini. Bahkan mendekati tahun politik 2024, dimana pilpres dan pileg serta pilkada digelar di tahun yang sama, akan membuat KPK rawan dengan isu politisasi dan berbagai isu miring lainnya.
Melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi lembaga anti rasuah ini, publik sangat berperan aktif mendukung kinerja KPK, baik itu stakehorder terkait maupun masyarakat umum dari berbagai kalangan. Penegakan hukum tindak pidana korupsi akan dapat berjalan secara masif jika masyarakat turut andil di dalamnya.
Oleh dari itu Masyarakat tetap berharap KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri tetap solid, kompak dan terus berjalan sesuai sistem yang sudah dibangun selama ini, tanpa terpengaruh oleh opini liar dan framing yang di ciptakan oleh oknum oknum yang berniat mengganggu kinerja KPK.
KPK harus tetap berjuang menjaga kepercayaan rakyat yang tinggi terhadap KPK, kami percaya bahwa KPK mampu menjaga dan menempatkan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat. Kpk tetap pokus dalam melakukan penindakan bagi pelaku korupsi meski KPK banyak diserang oleh aksi demontrasi dan ragam fitnah keji.
Keberhasilan KPK dalam menjaga kebocoran uang negara tidak selalu berbuah manis, dan kini masih ada saja segelintir orang yang selalu memandang sebelah mata kinerja KPK, mereka membangun opini dan narasi yang masif seakan-akan ketua KPK telah melakukan pelanggaran dalam tugas dan kewenangannya,
Kami menilai ada pihak pihak yang berupaya melakukan pembunuhan karakter terhadap figur Firli Bahuri. Sudah tidak boleh di biarkan fitnah keji dari segelintir orang yang sengaja merusak nama baik dan kehormatan Firli Bahuri dengan pemberitaan negatif.
Selain itu, dukungan dan kepercayaan masyarakat kepada KPK semakin meningkat dan kami berharap ini terus di pertahankan bersama – sama sebagai wujud membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berkesinambungan serta upaya menghidupkan pendidikan, budaya dan nilai-nilai anti korupsi sejak dini di tengah kehidupan masyarakat.
Jakarta,
*Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Independen Pemerhati Pemuda Indonesia (LPPI)*
*Ketua Umum Dedi Siregar*
Komentar