Berita sidikkasus.co.id
SUMENEP – Achmad Fauzi bersama Wakilnya Nyai Dewi Khalifah akhirnya resmi dilantik Gubernur Jawa Timur sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep periode 2021-2024 di Gedung Grahadi, Surabaya. Jumat, (26/02/2021)
Fauzi-Nyai Eva mempunyai delapan program kerja unggulan, diantaranya;
1-Penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru sekolah, guru ngaji, dan guru madrasah diniyah serta dukungan program beasiswa.
2- peningkatan kualitas standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar.
3-mencetak wirausaha santri dari kalangan muda di era industri 4.0.
4-Pengembangan ekonomi kawasan dan percepatan ekonomi berbasis desa tematik.
5- Mewujudkan kawasan wisata Madura (visit Madura) dan pengembangan ekonomi kreatif.
6-Tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (smart city).
7-Peningkatan penanganan masalah sosial dengan semangat gotong royong.
8-Peningkatan infrastruktur dan moda transportasi kepulauan.
Namun setelah dua tahun menjabat sebagai Bupati, delapan program kerja unggulan tersebut masih belum ada yang terealisasi, adakah Beliau (Bupati) menunggu sampai habis masa jabatannya di periode ini dan akan merealisasikan janji-janji tersebut setelah memenangi pilkada periode berikutnya?
Verri Iswahyudi, S.Sos., SH., M.Hum Pemuda asal kepulauan Kangean yang piawai berargumentasi dalam segala hal mengatakan,
“Selama dua tahun kepemimpinan Fauzi-Eva, banyak janji-janji politik yang belum dipenuhi. Bahkan, ada beberapa kebijakan yang justru tidak berpihak kepada masyarakat kecil.
Saya mencontohkan, persoalan pembangunan infrastruktur jalan melalui program multiyears yang sama sekali tidak ada, baik di Perkotaan, apalagi di kepulauan,
semua itu hanyalah playing game as usually.
Kepemimpinan Bupati Sumenep kurang lebih 2 tahun sejak dilantik namun saya menilai 8 janji politik yang pernah dijanjikan kepada warga Sumenep umumnya belum satupun yang benar-benar terlihat,” ujar Verri di ruang kerjanya (15/3/2023).
Aktivis lintas madzhab yang di dada kanannya tertanam organisasi keagamaan Nahdlatul ulama dan di dada kirinya tertanam organisasi keagamaan Muhammadiyah, sekali secara gamblang dan melawan lupa mengurai tentang janji-janji Bupati.
“Salah satu janji politik Bupati yang masih basah dalam ingatan saya tentang pemerataan pembangunan terutama di Kepulauan, namun sampai saat ini belum ada wujudnya program itu.
safari Kepulauan kapan waktu hanyalah riya”-riya’ politik marginal yang justru semakin mencerdaskan kaum pemikir seperti saya dan hanya buang-buang uang rakyat.
Adanya proyek multiyears atau proyek yang tak bisa dirampungkan dalam setahun yang ada direncana penganggaran pemerintah adalah tentu untuk meningkatkan kualitas pembangunan, Saya menilai jika suatu pembangunan dipaksa dalam satu tahun anggaran maka hasilnya akan tidak berkualitas,” urainya.
Verri Karaeng begitu sapaan akrabnya yang juga Alumni Ponpes Takhassus Dirasath Islamiyah menegaskan,
“Untuk membangun Kepulauan kalau kita hanya mengandalkan sistem anggaran yang harus direalisasi dalam hitungan tahun itu tidak akan bisa mencapai satu pembangunan seperti yang kita harapkan.
Jadi perlu ada inisiatif yang disebut medium term expenditure framework yang kita kenal dengan inisiatif pembangunan yang berdasar kepada multiyears.
Kita semua masyarakat perlu dan harus tahu kalau seandainya kita paksakan pembangunan dalam hitungan 1 tahun, apalagi hitungan bulan alamat sudah kualitas pembangunannya bisa sangat buruk.
Seperti pembangunan di Kangean contohnya yang ada tambal sulam dan tambal sulam itu pun kalau Bupati nya mau datang dan akan melewati jalan tersebut,” tegasnya.
Kepada Kebiro media sidikkasus.co.id, Verri Karaeng lebih lanjut menyampaikan bahwa semua program Bupati itu masih jadi pertanyaan bahkan menimbulkan opini sesat di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan tidak ada kejelasan programnya.
“Program yang selama ini dijanjikan entah kemana dan dimana hasil outputnya, seperti yang masyarakat ketahui sendiri.
Sampai saat ini belum terlihat dampaknya, sehingga saya wajar mempertanyakan, bukan jangan-jangan lagi kalau seperti ini sudah jelas bentuk-bentuk Kedzoliman Gaya Baru yang diperlihatkan pemerintahan saat ini, Anggaran turun ya selesai sudah.
Semua ini kan jadi tanda tanya, bahkan bisa menimbulkan opini sesat kepada masyarakat,” katanya.
Di awal tahun ini Bupati Achmad Fauzi malah mengklaim Reaktivasi jalur kereta api Madura sudah temui titik terang,
Namun pernyataan Bupati Sumenep itu berbeda dengan cara fikir Verri Karaeng, aktivis yang sudah lama malang melintang di ibu kota.
“Sekarang malah Bapak Bupati kita ini membicarakan revitalisasi atau reaktivasi rel kereta api yang justru sangat tidak masuk akal sekalipun sudah ada payung hukumnya melalui Perpres nomor 80/2019 itu tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi.
Dulu kira-kira sekitar tahun 2009, kalau tidak salah Kementerian Perhubungan RI itu sudah melakukan studi kelayakan dan baru selesai 2 tahun sebelum Covid 19 melanda Bangsa kita.
Saya meyakini bahwa tujuan reaktivasi jalur Kereta Api ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka selebar-lebarnya akses transportasi bagi masyarakat.
Tentu akan bisa dinikmati oleh sebagian para pejabat yang hanya sekedar ingin mencobanya di awal-awal saja, tapi tidak dengan masyarakat Madura contohnya seperti saya, kenapa ??? karena saya tahu karakter psikologis masyarakat Madura secara umum, kalau Masyarakat Madura itu berbeda.
Orang-orang Madura sehari-hari nya dijalan raya dan tidak bisa serta-merta dipindahkan begitu saja dari stasiun ke stasiun lainnya. Apalagi setelah dari stasiun, kan kita juga butuh jalan lagi to?, tentu kita butuh lagi transportasi lainnya, ribet dan ribet deh..,” terang Verri Karaeng sambil geleng-geleng kepala.
Sebelum menutup pengamatan cara berfikirnya Bupati Sumenep, Verri Karaeng menyampaikan salam hormat kepada Bang Uje (sapaan akrab Bupati Sumenep).
Sekedar diketahui kebutuhan biaya revitalisasi rel Kereta Api itu lebih banyak dibandingkan pembangunan tol.
Jadi untuk biaya pembangunan tol per 1 kilometernya Rp180 miliar, sementara revitalisasi rel kereta api, per 1 kilometernya Rp200 miliar, jadi tolonglah kepada Bapak Bupati yang terhormat ajari masyarakat dengan cara berpikir cerdas dan realistis.
“Salam hormat bang Uje”, tutupnya.
Reporter: Aiman Sultan
Komentar