Terkait Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Bukan Hanya Tugas DPR, APH Juga Harus Turut Mengawasi

Berita Sidikkasus.co.id

Padang Lawas – Ratusan Masyarakat yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Padang Lawas(GMPPL) Melakukan unjuk rasa(Unras) kekantor gedung DPRD Kabupaten Padang Lawas(Palas) kamis (24/11/2022)

Dalam aksi tersebut Gerakan Masyarakat Peduli Padang Lawas(GMPPL) Koordinator aksi, Kadir Nasution dalam selebaran tuntutan aksi yang ia bacakan dalam poin nomor empat jelas tertulis
Meminta Kepada Ketua DPRD Padang Lawas Mengaudit dan Melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Tentang penyaluran Pupuk Subsidi yang dianggap Langka Sesuai keluhan Masyarakat di 17(tujuh Belas) Kecamatan Se Kabupaten Padang Lawas.
Dalam hal tuntutan masyarakat tersebut terkait kelangkaan pupuk bersubsidi bukan hal yang baru baru ini saja terjadi,namun dari informasi yang di peroleh di lapangan sudah lama menjadi topik pembahasan di tengah masyarakat kabupaten Padang Lawas.
Namun instnsi terkait dan Aparat penegak hukum (APH) terkesan tidak peduli terkait apa yang menjadi keluhan di tengah masarakat khususnya para petani

Untuk itu diminta instansi terkait untuk melakukan audit seberapa banyak pasokan pupuk bersubsidi jatah untuk kabupaten Padang Lawas,Selanjut nya juga APH diminta untuk serius dalam melakukan pengawasan penyaluran pupukbersubsidi di wilayah Palas
Seberapa banyak jatah untuk perkecamatan hingga jatah perkelompok tani di desa

Tongku Soripada Hasibuan menurut informasi diketahui selaku distributor pupuk bersubsidi di kabupaten Padang Lawas saat di konfirmasi
wartawan Sisikkasus lewat pesan Waspp nya pada kamis (24/11/2022)terkait kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Padang Lawas Namun hingga berita ini di rilis tidak ada jawaban apapun(HS79)

Komentar