Berita Sidikkasus.co.id
BOBONG, – Akibat 3 Tahun berturut-turut Discklemer terhadap pemda Pulau Taliabu oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Masih juga, Rencana Pemerintah daerah Kabupaten Pulau Taliabu, akan melakukan pinjaman ke Bank Maluku senilai Rp115 miliar pun telah disetujui DPRD lewat Paripurna.
Akhirnya, Pemuda Demokrat Indonesia (PDI) di ibukota Bobong telah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut, untuk menolak usulan pinjaman oleh daerah.
Sebab,dalam persetujuan itu, pihak Bank memberikan bunga efektif sebesar 10 persen dari jumlah pinjaman tersebut.
Hal itu kemudian diwacanakan oleh koordinator lapangan (Korlap), Arki Awaludin saat berdemo.
Arki mengkritisi bahwa, peminjaman ke Bank Daerah itu penggunaannya tidak transparansi ke publik.
“Kami meminta Bank BPD segera menolak usulan anggaran Rp115 miliar agar tidak dicairkan,” tegas Arki, Selasa (11/10/2022) pagi tadi.
Menurutnya, ketika pinjaman disahkan, item program yang dirancang dalam RAPBD ikut berubah alias tidak sesuai target penggunaannya.
“Karena itu, usulan Rp115 miliar perlu dibatalkan,” kata kordinator aksi.
Mirisnya lagi, aksi pendemo itu belum mendapat respon baik dari pihak Bank Pembangunan Daerah Maluku Malut.
Terpisah, Wakil Ketua II DPRD Taliabu, Muhammad Zainal Ashar menjelaskan peminjaman ini akan direalisasikan menunggu Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Pemda Taliabu.
Zainal mengaku didatangi pendemo dengan permintaan bahwa pinjaman daerah harus terbuka.
“Kami sudah jelaskan bahwa pinjaman itu semua diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan pasar,” tutur Zainal.
Kata dia, usulan tersebut telah disetujui, baik secara kelembagaan maupun kepartaian.
“Dan kami sudah ke PUPR bahwa paket-paket yang di bintang (Prioritas) nanti dengan sumber dana pinjaman itu dipublish,” bebernya.
Menurut politisi PDIP Taliabu itu, hal tersebut perlu didukung karena Pulau Taliabu alami defisit selama tiga tahun berturut-turut.
Ia mencotohkan, defisit akibat covid-19 di Taliabu memperkecil pembangunan infrastruktur.
“Karena kontraktor mana yang mau kerja proyek anggaran hanya 30 persen, pasti mangkrak.” cetusnya. ( Jek/Redaksi)
Komentar