Berita Sidikkasus.co.id
BOBONG, – Telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Pulau Taliabu dengan tema “Deteksi Dini, Cegah Konflik, Sukses Pemilu dan Pilkada tahun 2024” yang diselenggarakan kantor Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu bekerjasama dengan Kesbangpol Provinsi Maluku Utara diruang rapat Kantor Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara. Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 10.00 Wit.
Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya; Maruf (Ass II Setda Kabupaten Pulau Taliabu/mewakili Bupati Pulau Taliabu), Husain (Kaban Kesbangpol Kabupaten Pulau Taliabu),
Drs. Idrus Rajab M.M (Kabid Kewaspadaan dan penanganan Konflik Kesbangpol Provinsi Maluku Utara), para Pimpinan OPD lingkup Pemda Pulau Taliabu, Para Pimpinan Ormas dan OKP Kabupaten Pulau Taliabu, serta Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda serta tamu undangan kurang lebih 70 orang.
Adapun sambutan Gubernur Maluku Utara yang dibacakan oleh Asisten II Setda Kabupaten Pulau Taliabu, sebagai Pelaksanaan kegiatan seperti ini tentunya kita memiliki makna, untuk mengingatkan kita semua tentang potensi-potensi konflik disekitar kita, dan bagaimana alternatif untuk bersikap dan bertindak, dalam penanganannya sesuai dengan karakteristik wilayah dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
“Ditegaskan bahwa, Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan menegakan hak asasi setiap warga negara, melalui upaya penciptaan suasana yang aman, tenteram, tertib, damai dan sejahtera, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2014 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor. 07 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.” tuturnya.
Lanjut Ia, Menindaklanjuti keputusan tersebut, Gubernur Maluku Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara sejak tahun 2016 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah, yang telah bekerja dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya setiap bulan secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri, sesuai rencana aksi daerah yang telah disesuaikan. Maksud dari dikeluarkannya peraturan dan keputusan tersebut tentunya adalah mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, pemetaan potensi gangguan keamanan yang meliputi, pencegahan, penghentian dan pemulihan, sehingga tidak mengganggu jalannya Pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Secara nasional, sesuai hasil evaluasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia pada beberapa tahun terakhir, Provinsi Maluku Utara selalu masuk pada penilaian provinsi terbaik dalam pelaporan Penanganan Konflik Sosial dari 34 (tiga puluh empat) Provinsi di Indonesia, ini artinya program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di wilayah Provinsi Maluku Utara, dalam pelaporan pencegahan dan penanganan konflik di daerah, di apresiasi di tingkat Nasional oleh pemerintah pusat. Prestasi tersebut tentunya tidak lahir dengan sendirinya, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh aparatur pemerintah dan dukungan dari pemerintah Kabupaten/Kota, yang setiap 4 (empat) bulan menyampaikan pelaporan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum.
“Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu kelompok bersaing dengan kelompok lain, yang dilatar belakangi oleh perbedaan antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lain sebagainya.” ungkapnya.
Masih masih Maruf. Oleh karena itu, mengetahui secara dini potensi konflik dan bagaimana mengelola potensi tersebut, menjadi sebuah kebutuhan kita bersama, sehingga hubungan dan interaksi antara masyarakat, dapat terus kita jaga dalam suasana kekerabatan dan kebersamaan.
Dalam konteks tersebut, pelaksanaan kegiatan kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana yang akan saudara ikuti hari ini, menjadi sebuah kebutuhan secara dini mengenal potensi-potensi konflik, sehingga setiap perbedaan dapat kita selesaikan dengan cara-cara yang damai dan beradab.
“Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua serta hadirin yang berbahagia untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam menghadapi Pemilihan Umum serentak di tahun 2024. Oleh karena itu, kita dituntut untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, sehingga pelaksanaan program pemerintah di berbagai bidang dalam mendorong percepatan pembangunan nasional di daerah, guna mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera dapat tercapai.” pungkasnya.
Ia menambahkan. Di tengah Pasca Pandemik Covid 19, kita dituntut untuk terus menjaga kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitaiser serta ikut vaksinasi 1, 2, dan 3 agar mata rantai covid 19 terputus dan kita tidak tertular serta tidak menularkan ke orang lain. Hal ini juga dapat menciptakan konflik apabila kita tidak mampu meminimalisirnya. Untuk itu saya mengajak kepada kita semua untuk tetap berada pada pola hidup bersih dan sehat dalam adaptasi kebiasaan baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan saat berkerumunan dalam ruangan.
“Sebelum mengakhiri sambutan ini, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu dan seluruh masyarakat Pulau Taliabu, yang telah mendukung dan menghadiri pelaksanaan kegiatan ini, dan kepada seluruh peserta saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan, semoga pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Provinsi Maluku Utara ini, dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian.” harapnya. ( Jek/Redaksi)
Komentar