Berita Sidikkasus.co.id
Pangkalpinang — Hampir di seluruh perkotaan di pelosok Indonesia, permasalahan lahan parkir kadang menghantui bagi sebagian besar para pengguna jalan. Faktanya, selain ketidakaturan yang kasatmata terlihat, berikutnya adalah soal kemana “menguapnya” hasil retribusi yang sesungguhnya bisa mengkatrol PAD suatu pemda, Selasa 01/03/2022.
Tak cuma dua permasalahan tadi, menurut seorang peneliti asal Yogyakarta yang pernah wartawan wawancara di 2018 yang lalu, permasalahan parkir dimanapun hampir sejenis. Pertama soal pihak mana yang berwenang langsung mengambil serta mengumpulkan retribusi yang dibayarkan warga. “Yang kedua soal hasilnya, jangan dipikir duit parkir itu sedikit ya dik, ini hitungan perhari loh, jadi siapa yang disepakati akan mengelola itu sampai titik hasil retribusi tadi,” sebut sumber redaksi.
Sementara itu, di Pangkalpinang sendiri, masalah lahan parkir juga berkembang kearah yang tidak semestinya. Seharusnya bisa memberi manfaat bagi penghasilan pajak daerah. Namun sayangnya, terkesan masih berkutat di masalah saling klaim siapa yang berhak mengelola.
“Tadi kami sudah adakan rapat dipimpin Asisten Walikota, bersama perwakilan pedagang, juru parkirnya juga hadir, tapi saat ini belum bisa banyak memberikan informasi karena naninya setelah kita laporkan ke Pak Walikota baru keputusannya seperti apa,” kata Ubai, selaku Kadishub Pemkot Pangkalpinang pada wartawan Selasa sore.
Menurut Ubai, pihaknya sampai saat ini terbuka menerima saran serta masukan menyoal formula yang paling cocok diterapkan nanti di Kota Beribu Senyuman.
“Kedepannya kami akan membuat sebuah rencana sosialisasi terkait pengaturan dengan stakeholder lainnya,” tambah Ubai.
Asal tahu saja, Kota Pangkalpinang yang merupakan Ibukota Provinsi Bangka Belitung memiliki luas sebesar 34,52 mi² dengan jumlah penduduk 327 167 jiwa. Pangkalpinang dibagi dengan 7 wilayah kecamatan, yakni masing-masing adalah Gabek, Grunggang, Girimaya, Pangkalbalam, Rangkui, Bukit Intan, dan Tamansari. (**)
Komentar