Berita : Sidikkasus.co.id.
Sanana – Generasi Peduli Waitamela ( GPW ) menduga ada “kongkalikong“ antara oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di ruang lingkup Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman ( PUPRKP ) Kabupaten Kepulauan Sula ( Kepsul ) dengan Pejabat Kepala Desa Waitamela dalam penetapan penerima Bantuan Rumah Suwadaya (BRS) di Desa Waitamela, Kecamatan Mangoli Timur.
Hal itu, diungkapkan oleh salah satu aktivis GPW, Riswan Umasugi kepada media ini melalui pesan Aplikasi WhatsApp, Rabu (24/03/2021).
Riswan menuturkan, pada tanggal 26 Februari 2021 lalu, tim verikator dari Dinas PUPR Kepsul turun melakukan verifikasi dengan jumlah verifikasi sebanyak 19 calon penerima bantuan, hanya saja ada salah satu calon penerima BRS yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jadi, sisa 18 calon penerima bantuan yang layak untuk mendapatkan BRS sesuai dengan jumlah verifikasi yang ditetapkan.
Alih-alih, lanjut Riswan, pada tanggal 23 Maret 2021 kamrin, tim verifikator turun untuk melakukan penetapan BRS, muncul nama baru sebagai penerima bantuan yang tanpa dilakukan verifikasi. Namun karena diduga ada kepentingan keluarga dan kepentingan tertentu, makanya terjadi perubahan nama yang tidak sesuai verikasi sebelumnya.
Pemuda yang biasa disapa dengan nama Ris itu menilai, langkah yang diambil PUPR sangat bertentangan dengan petunjuk teknis (Juknis), juga terkesan membohongi masyarakat.
“Langkah yang kemudian Mereka ambil bertentangan dengan juknis serta terkesan membohongi masyarakat Waitamela dan mau membuat kegaduhan agar hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Karena pada awal verifikasi tim verifikator telah menyampaikan kepada calon penerima bantuan untuk dapat menyiapkan material karena pasti akan dapat bantuan rumah swadaya tersebut. Padahal kenyataannya, masyarakat cukup kecewa dan terkesan dibohongi,” jelasnya.
Tak hanya itu yang menyebabkan kekecewaan warga Waitamela, lebih parahnya keberadaan RBS digunakan untuk mencuri perhatian dalam momentum pemilihan kepala desa (Pilkades).
“Kemudian muncul juga bahasa bahwa jika dapat rumah bantuan, jangan lupa untuk sama-sama di kepentingan Pilkades. Kami menduga kuat, Bantuan Rumah Suwadaya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan Pilkades,” katanya.
Sebagai kaum muda yang mewakili masyarakat Waitamela, ia juga mengungkapkan rasa kekecewaan terhadap oknum ASN dalam ruang lingkup Dinas PUPR dan Pejabat Kepala Desa Waitamela.
“Maka Sebagai Generasi Peduli Waitamela, saya cukup kecewa dengan apa yang dilakukan oleh oknum ASN dan Pejabat kepala Desa terkait dengan penetapan nama penerima RBS yang tidak sesuai dengan hasil verifikasi”, ungkapnya.
Ris bilang, bahkan kalau mau dilihat orang yang kemudian tidak diakomodir saat ini persyaratan lebih siap ketimbang yang lain.
Dia meminta kepada Kepala Dinas (Kadis) PUPR Kepsul untuk mengevaluasi kinerja staf PNS agar lebih memahami tentang aturan.
“Kami, Generasi Peduli Waitamela meminta kepada Kadis PUPR untuk mengevaluasi Staf PNS tersebut agar bekerja sesuai dengan aturan. Karena hal serupa juga pernah terjadi di Tahun 2020, di mana bantuan ini seperti bantuan keluarga. Akibat dari pembagian tidak sesuai hasil verifikasi, akhirnya hingga saat ini pekerjaan juga tidak selesai 100%” tutupnya.
Sementara Kadis PUPRKP Kepsul, Nurdaleh Bainuru saat dikonfirmasi awak media di ruang kerjanya menyampaikan, pihaknya baru mengetahui masalah yang dimaksud.
“Saya baru tahu ada masalah itu, sebelum saya tidak tahu kalau di Desa Waitamela ada masalah terkait dengan Perumahan,” jelas Nursaleh.
Nursaleh menambahkan, harusnya ada komunikasi, yakni antara fasilitator dan yang mempunyai kerja di bidang perumahan pemukiman.
“Tentunya dengan adanya persoalan-persoalan ini, harus diperlakukan komunikasi, terutama dengan teman-teman fasilitator dan teman-teman di bidang perumahan pemukiman sama-sama melihat data yang ada untuk cross check, lalu disinkronkan dengan hasil verifikasi di lapangan yang pernah dilakukan,” jelas Nursaleh.
Nursale bilang, dia akan segera panggil Kepala Bidang (Kabid) untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama.
“Secepatnya, mungkin besok saya akan panggil Kabid dan teman-teman dari fasilitator khususnya di Desa Waitamela untuk kita bicarakan secara bersama-sama,” tutupnya. ( Is/K )
Komentar